Mendengar istilah pembangunan ramah lingkungan, pikiran kita kadang langsung lari ke mobil listrik, panel surya, dan gedung perkantoran dengan tanaman merambat di dinding. Padahal, ekonomi hijau bisa sesederhana petani yang mengolah limbah menjadi pupuk, nelayan yang merawat mangrove, atau warga desa yang mengubah sampah menjadi pemasukan.
Intinya bukan membuat semua barang berwarna hijau lalu menempelkan gambar daun pada kemasan. Sebuah kegiatan baru layak disebut hijau ketika menghasilkan nilai ekonomi tanpa terus-menerus menguras sumber daya, menambah pencemaran, atau meninggalkan biaya kerusakan kepada generasi berikutnya.
Indonesia sebenarnya memiliki modal yang lengkap. Kita punya sinar matahari, sungai, panas bumi, laut, hutan, lahan pertanian, limbah organik, sampai jutaan orang yang bisa mengolah semua potensi itu. Masalahnya, modal alam yang melimpah sering diperlakukan seperti warisan nenek yang boleh dijual sedikit demi sedikit, bukan aset produktif yang harus dijaga.
Ekonomi Hijau Harus Terasa Sampai Ke Dompet Warga
Konsep hijau tidak akan bertahan lama jika hanya meminta masyarakat berkorban. Warga disuruh memilah sampah, mengurangi plastik, menanam pohon, dan menjaga sungai, tetapi manfaat ekonominya tidak pernah benar-benar sampai ke rumah mereka.
Program yang sehat semestinya memberi beberapa hasil sekaligus:
- Lingkungan menjadi lebih terjaga.
- Biaya energi atau produksi menurun.
- Muncul pekerjaan baru.
- Pendapatan masyarakat bertambah.
- Produk lokal mempunyai nilai jual lebih tinggi.
- Risiko banjir, abrasi, dan gagal panen berkurang.
- Usaha tidak bergantung pada eksploitasi sumber daya secara terus-menerus.
Itulah sebabnya pembangkit energi bersih, bank sampah, pertanian regeneratif, wisata konservasi, dan industri daur ulang tidak seharusnya diperlakukan sebagai proyek lingkungan semata. Semuanya adalah kegiatan ekonomi.
Bappenas memperkirakan penerapan pembangunan hijau dapat menopang pertumbuhan PDB sekitar 6,1–6,5 persen per tahun hingga 2050, meningkatkan pendapatan nasional bruto sebesar 25–34 persen pada 2045, serta menciptakan sekitar 1,8 juta pekerjaan hijau pada 2030. Angka tersebut memperlihatkan bahwa menjaga lingkungan tidak identik dengan memperlambat ekonomi.
Yang perlu dipertanyakan justru begini: pertumbuhan itu nantinya jatuh ke tangan siapa? Apakah petani, nelayan, pekerja informal, dan usaha kecil ikut mendapat bagian, atau masyarakat hanya menjadi penonton ketika proyek besar datang membawa pagar seng?
Data Ekonomi Hijau Indonesia Memperlihatkan Kemajuan Yang Belum Cukup Cepat
Pemerintah telah memasukkan Indeks Ekonomi Hijau sebagai salah satu alat untuk menilai kinerja pembangunan berdasarkan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam ringkasan RPJMN 2025–2029, nilai indeks Indonesia tercatat 60,08 pada 2023.
Beberapa angka pentingnya dapat diringkas seperti berikut.
| Indikator | Data Terbaru | Catatan |
| Indeks Ekonomi Hijau | 60,08 pada 2023 | Mengukur aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan |
| Potensi Pekerjaan Hijau | 1,8 juta pekerjaan pada 2030 | Tersebar pada energi, transportasi, restorasi lahan, dan limbah |
| Bauran Energi Terbarukan | 15,75 persen pada 2025 | Naik, tetapi masih di bawah target lama 23 persen |
| Kapasitas EBT Terpasang | 15.630 MW pada akhir 2025 | Hidro menjadi penyumbang kapasitas terbesar |
| Reduksi Emisi Sektor ESDM | 165,31 juta ton CO2e pada 2025 | Sedikit melampaui target pemerintah |
Pada 2025, bauran energi baru dan terbarukan mencapai 15,75 persen dengan kapasitas terpasang 15.630 MW. Jumlah tersebut merupakan kemajuan, tetapi tetap belum mencapai sasaran 23 persen yang sebelumnya ditetapkan untuk tahun yang sama.
Sektor ESDM juga mencatat reduksi emisi sebesar 165,31 juta ton CO2e pada 2025. Angka itu melampaui target 164 juta ton CO2e, dengan kontribusi besar berasal dari energi terbarukan dan efisiensi energi.
Data ekonomi hijau Indonesia akhirnya memberi dua cerita sekaligus. Cerita pertama mengatakan bahwa arah kebijakannya mulai terbentuk. Cerita kedua mengingatkan bahwa kecepatannya belum sebanding dengan besarnya potensi dan risiko perubahan iklim yang sudah datang mengetuk pintu.
Contoh Ekonomi Hijau Di Desa Yang Tidak Berhenti Sebagai Seremoni
Desa sering dianggap hanya sebagai lokasi proyek. Orang kota datang, memasang papan nama, berfoto bersama, lalu pulang ketika spanduk sudah diturunkan. Padahal, desa justru bisa menjadi pusat kegiatan hijau karena sumber energi, pangan, air, hutan, dan pesisir berada dekat dengan masyarakatnya.
1. Mangrove Yang Menghasilkan Pekerjaan Baru Di Desa Batumenyan
Pengembangan wisata mangrove di Pantai Ketapang, Desa Batumenyan, Lampung, menciptakan jenis pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar. Warga memperoleh peluang sebagai pedagang makanan, penjual minuman, penyedia suvenir, serta pelaku layanan wisata.
Hutan mangrove dalam kasus ini tidak hanya berdiri sebagai pemandangan. Ia menjadi pelindung pesisir, tempat hidup biota, ruang pendidikan, sekaligus sumber transaksi ekonomi.
Namun, wisata mangrove tetap harus mempunyai batas kunjungan dan aturan pengelolaan. Kalau semua sudut dibangun menjadi tempat swafoto, konservasi bisa berubah menjadi dekorasi.
2. Ekowisata Mangrove Di Brebes Yang Punya Nilai Berlapis
Dewi Bahari Mangrove Sari di Kabupaten Brebes menjadi contoh bahwa pelestarian pesisir dapat mendukung kesejahteraan masyarakat. Kawasan ini mempunyai potensi ekonomi, sosial, dan ekologis, meskipun masih menghadapi konflik kepentingan, degradasi ekosistem, serta pengelolaan yang belum sepenuhnya berbasis data.
Nilai mangrove bukan hanya berasal dari tiket masuk. Masyarakat dapat mengembangkan jasa pemandu, kuliner, produk olahan, pembibitan, edukasi, fotografi, sampai penelitian.
3. Bank Sampah Yang Mengubah Beban Menjadi Bahan Baku
Di wilayah pesisir Yogyakarta, inovasi bank sampah dinilai mampu membuka peluang pendapatan sekaligus mendorong pembangunan berkelanjutan. Sampah dikumpulkan, dipilah, diolah, dan dijual kembali sehingga barang yang sebelumnya dianggap tidak berguna masuk lagi ke rantai ekonomi.
Model ini terlihat sederhana, tetapi keberhasilannya membutuhkan pembeli material, pencatatan yang rapi, jadwal pengangkutan, serta harga yang cukup masuk akal. Warga akan malas memilah jika karung plastik menumpuk berbulan-bulan tanpa kejelasan.
4. Energi Desa Dari Air, Surya, Dan Limbah Ternak
Desa dengan aliran air stabil dapat mengembangkan mikrohidro. Wilayah pertanian dan peternakan bisa mengolah limbah organik menjadi biogas, sedangkan daerah yang memperoleh sinar matahari cukup mempunyai peluang memakai tenaga surya.
Kementerian ESDM telah memetakan potensi mikrohidro, angin, dan surya untuk mendukung penyediaan energi di wilayah terpencil, tertinggal, perbatasan, serta kepulauan kecil.
Contoh ekonomi hijau di desa semacam ini baru layak diperluas ketika warga dilatih merawat teknologinya. Jangan sampai alat bekerja enam bulan, kemudian mangkrak karena suku cadang tidak tersedia dan teknisi harus didatangkan dari kota yang berjarak ratusan kilometer.
Contoh Potensi Ekonomi Lingkungan Yang Bisa Dikembangkan Di Indonesia
Indonesia mempunyai banyak peluang, tetapi tidak semuanya harus diwujudkan sebagai proyek raksasa. Sebagian justru lebih cocok dijalankan melalui koperasi, BUMDes, kelompok nelayan, dan UMKM.
| Potensi | Produk Atau Jasa | Pelaku Yang Bisa Terlibat | Risiko Yang Perlu Dijaga |
| Sampah rumah tangga | Bahan daur ulang, kompos, produk kreatif | Bank sampah, UMKM, pemerintah desa | Harga material tidak stabil |
| Limbah pertanian | Pupuk, pakan, biomassa, biogas | Petani, peternak, koperasi | Pasokan dan kualitas tidak konsisten |
| Mangrove | Ekowisata, pembibitan, produk olahan | Nelayan, kelompok perempuan, BUMDes | Wisata berlebihan dan kerusakan habitat |
| Energi surya | Listrik usaha, pompa air, pendinginan | Petani, UMKM, pengelola fasilitas desa | Biaya awal dan perawatan |
| Mikrohidro | Listrik lokal dan usaha produktif | Koperasi energi, masyarakat desa | Debit air dan pemeliharaan |
| Pertanian ramah lingkungan | Produk premium dan agrowisata | Petani, koperasi, pelaku wisata | Sertifikasi dan akses pasar |
| Restorasi lahan | Bibit, jasa pemulihan, kredit karbon | Kelompok tani, masyarakat adat | Konflik lahan dan pembagian manfaat |
Contoh potensi ekonomi lingkungan tidak harus dimulai dari teknologi yang terdengar seperti nama robot. Desa dapat memulai dari persoalan yang paling dekat: sampah organik, biaya pupuk, listrik pompa, abrasi, atau hasil panen yang dijual terlalu murah.
Kuncinya ada pada nilai tambah. Singkong yang dijual mentah menghasilkan satu jenis pendapatan. Singkong yang diolah dengan energi bersih, dikemas secara efisien, dan dipasarkan sebagai produk lokal berkelanjutan mempunyai cerita serta harga berbeda.
Namun, label hijau tidak boleh menjadi alasan menaikkan harga tanpa memperbaiki proses produksi. Konsumen makin kritis. Daun kecil pada logo tidak akan mampu menyembunyikan limbah yang dibuang ke sungai.
Tantangan Ekonomi Hijau Di Indonesia Bukan Cuma Soal Modal
Modal memang penting, tetapi uang bukan satu-satunya batu di jalan. Banyak proyek berhenti karena kebijakan berubah, keterampilan tidak tersedia, pasar belum terbentuk, atau masyarakat tidak dilibatkan sejak awal.
1. Target Nasional Sering Lebih Cepat Daripada Pelaksanaan
Capaian EBT sebesar 15,75 persen pada 2025 menunjukkan jarak antara target dan realisasi. Masalahnya bukan karena Indonesia kekurangan matahari, air, atau panas bumi. Hambatan muncul dari perizinan, jaringan listrik, kepastian harga, pembiayaan, kesiapan teknologi, dan koordinasi antarlembaga.
2. Pembiayaan Hijau Harus Jelas Dan Bisa Diukur
OJK menerbitkan Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia Versi 3 pada Maret 2026 untuk memperjelas klasifikasi kegiatan yang mendukung sasaran lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Taksonomi diperlukan agar pembiayaan tidak sekadar mengikuti proyek yang paling pandai memakai istilah hijau.
Transformasi semacam ini juga bersinggungan dengan pasar modal dan kepercayaan investor. Pembaca yang ingin melihat konteks lebih luas dapat memahami hubungan IHSG dengan ekonomi Indonesia, terutama ketika kebijakan, investasi, dan prospek sektor usaha saling memengaruhi.
3. Pekerja Lama Jangan Ditinggalkan Begitu Saja
Transisi ke energi bersih dapat menciptakan pekerjaan baru, tetapi juga mengubah pekerjaan lama. Daerah yang bergantung pada pertambangan tidak bisa disuruh berpindah ekonomi hanya dengan seminar satu hari dan tas kain bertuliskan keberlanjutan.
Pekerja membutuhkan pelatihan, sertifikasi, perlindungan pendapatan, dan industri pengganti yang benar-benar hadir. Tanpa transisi yang adil, kebijakan lingkungan mudah dianggap sebagai agenda orang kota yang tagihan listriknya tidak bergantung pada tambang di kampung orang lain.
4. Greenwashing Bisa Membuat Publik Kehilangan Kepercayaan
Tantangan ekonomi hijau di indonesia juga datang dari klaim yang terlalu indah. Perusahaan dapat mengadakan penanaman seribu pohon sambil tetap menghasilkan limbah berkali-kali lipat lebih besar.
Karena itu, setiap klaim perlu disertai data: berapa emisi yang turun, berapa sampah yang benar-benar didaur ulang, siapa yang memperoleh pendapatan, dan apakah manfaatnya bertahan setelah proyek selesai.
Pada akhirnya, ekonomi hijau bukan perlombaan membuat slogan paling teduh. Ia harus membuat udara lebih bersih, usaha lebih tahan lama, desa mempunyai pemasukan, dan warga tidak menjadi pihak pertama yang menanggung kerusakan.
Q&A
Apakah Usaha Kecil Bisa Ikut Dalam Sektor Hijau?
Bisa. UMKM dapat memulai dari pengurangan limbah, penggunaan bahan lokal, efisiensi energi, perbaikan kemasan, pengolahan sisa produksi, atau menawarkan jasa perawatan teknologi bersih. Skala kecil justru membuat perubahan lebih mudah diuji sebelum diperluas.
Apakah Semua Energi Terbarukan Pasti Ramah Lingkungan?
Tidak otomatis. Proyek energi tetap dapat menimbulkan persoalan lahan, limbah teknologi, gangguan ekosistem, atau konflik dengan masyarakat. Dampaknya harus dinilai sejak tahap perencanaan, bukan setelah warga mulai melakukan protes.
Sektor Apa Yang Paling Berpotensi Dikembangkan Di Desa?
Jawabannya bergantung pada kondisi lokal. Desa pesisir dapat mengembangkan mangrove dan perikanan berkelanjutan. Desa pertanian lebih cocok dengan kompos, biogas, biomassa, atau pengolahan pangan. Wilayah dengan aliran air stabil dapat mempertimbangkan mikrohidro, sedangkan daerah wisata bisa mengembangkan jasa konservasi.
